uu tentang mineral dan bahan tambang. Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. uu tentang mineral dan bahan tambang

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,. Pada dasarnya, UU Ciptaker sendiri merupakan omnibus law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus,. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari. GO. 5 Metode Pembuatan Makalah Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah metode sekunder, yaitu metode berdasarkan data dari buku, internet. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Gubenur untuk tidak meberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba. ayat (2) Cukup jelas. tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. Baca juga: Daftar Barang Tambang di Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kegunaannya. Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PP tersebut. sebagai bahan baku industri. 1. (IUPK). 11 Tahun 1967. com - Pekan kedua Januari 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. 3 Tahun 2020 hingga saat laporan ini dibuat peraturan pemerintah pelaksanaan nya belum diundangkan. UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%. Sebagaimana peraturan yang ada pada UU No. 142 izin pertambangan untuk mineral dan bahan galian yang tidak tercantum dalam Indische Mijnwet. Jenis. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. 3 Th 2020; PP No. Perusahaan hanya-Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Senin, 23 Desember 2013. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). 3, 2019, hlm. 19. Menteri Energi dan Sumber. PERMEN ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang; PERMEN ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara; UU 4 tahun 2009 tentang Minerba mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,. 11 Th 2020; PP No. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “pertambangan adalah. 11 Tahun 1967. bahan pokok pembuatan perkakas dan peralatan kehidupannya. pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan (pasal 1 UU No. Salah satu poin penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peningkatan nilai tambah. Tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun c. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Unaang-undang Nomor. Cari. Peraturan:. 3 Tahun 2020). Konsep penguasaan dalam Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, yang. Pemeberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan dengan ketentuan: 1) berada dalam satu daerah provinis. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuanUU No. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan merupakan tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan & penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Alkhabsi & Trianda, 2020). Salah satunya adalah perubahan mekanisme perizinan usaha tambang yang saat ini dilakukan satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343); 7. 23/2014 2 Penguatan Konsep Wilayah. pertambangan dengan sektor lainnya. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Rineka cipta. Hal ini disebabkan karena pengusaha batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Pasal 35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;. Setelah pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik yang dituangkan dalam Peratuaran Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, regulasi ini juga sekaligus mencabut perturan-peraturan lainnya. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);. 11 dengan RUU Pertambangan Umum NO BAB UU NO 11/1967 RUU PERTAMBANGAN UMUM Pengertian Bahan Galian mencakup mineral bijih, batuan dan endapan alam pengertian bahan galian mempunyai penjelasan yang lebih khusus seperti bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang. Undang-Undang No. Pasal 21. ABSTRAK PERATURAN. Kondisi geologi regional, b. UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Beberapa poin dalam revisi. Pohon Perundangan Minerba di Indonesia Summary Di sektor Minerba, peraturan perundangan utama yang berlaku adalah UU (Un-dang - undang) Minerba yaitu UU No. Pemeberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan dengan ketentuan: 1) berada dalam satu daerah provinis atau 2) wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: ‡VHWLDS RUDQJ DQJ PHODNXNDQ usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Termasuk pula di antaranya kegiatan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang seperti yang tercantum pada UU No. Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Download as a PDF or view online for free. Dokumen ini tersedia dalam format pdf yang mudah diakses dan dibaca. Baca juga: Daftar Barang Tambang di Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kegunaannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. 1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 merupakan produk hukum untuk mempersiap sebuah undang-undang pertambangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ditandai dengan lahirnyaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor4 tahun. E. 4 Tahun 2009, TLN No 4959) selanjutnya disingkat UU Minerba, memiliki domain yang tidak dapat. Hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba), dikatakan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. B. Undang-Undang Nomor. baik dalam bentuk lepas atau padu (UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, 2009) Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama bumi. Sumber Daya Mineral. Pasal 2 (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: a. Pertambangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). LUASWILAYAH Maksimal 50 Ha. Usaha . bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan kepada lembaga. c. Pasal 1 ayat (13a) Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan. Berbagai aturan hukum yang pernah dibentuk dan berlaku tidak selalu. Ketiga, bahan galian C atau bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Padahal menurut ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana. Pemegang Kontrak Karya (KK) dilarang menjual mineral mereka ke luar negeri kecuali jika telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai. Bertumpu pada UU 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara N0,4 Tahun 2009 . 4. TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF. Pengantar Hukum Pertambangan Minerba KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas Ridho-Nya dapat menyelesaikan buku ajar ini. dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. SUBSTANSI POKOK PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020 21 1. Jenis ini digunakan sebagai penghasil tenaga atau energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi; e. monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. Hal itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). com – Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mengatur sejumlah poin untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang sudah berjalan. Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. 3/2020. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami apa yang mendasaripenyebabnya adalah dengan terbitnya UU No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara C. Judul. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Dalam UU No. Bahan tambang dan mineral dapat diklasifikasikan berdasarakan manfaat, bentuk, cara terbentuknya, dan bahan pembentuknya. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada 1 Agustus 2018, Presiden telah menandatangani aturan baru untuk mengatur pajak perusahaan tambang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan. Barang-barang yang termasuk komoditas ekspor indonesia dari sektor tambang adalah: Batu bara. Dengan terbitnya UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai KelanjutanUndang Undang Minerba pengganti UU No. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU 3/2020 yang khusus mengatur Minerba dimana dalam masing-masing undang-undang tersebut juga mengandung sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. E. Berdasarkan Bentuknya. 41 tentang kehutanan sudah banyak produk hukum yang dapat digunakan untuk mengamankan hutan lindung dari dampak penambangan. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara. 3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa semua proses perizinan saat ini telah terpusat di Kementerian Investasi/BKPM melalui pelayanan Online Single Submission (OSS). Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat KTBT adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Contoh: timah, tembaga, bijih besi, emas, perak, dan. 4 tahun 2009, yaitu: Administratif, Teknis, Lingkungan, Finansial didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah Pengaturan Hukum tentang Pertambangan yang dilakukan secara ilegal tidak hanya dilihat pada pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara tetapi juga ketentuan pada pasal 160. E. Peraturan Perundang-undangan. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Foto: RES. Stemming adalah bagian lubang ledak yang tidak diisi bahan peledak tetapi diisi oleh penyumbat berupa butiran batu kecil atau serpihan hasil pengeboran. menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya tentang. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Januari 2009 Tanggal Pengundangan 12 Januari 2009. PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP. statistik penggunaan bahan peledak; 9. Berikut daftarnya: 1. Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dirubah dengan UU No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara T. Pasalnya, dalam UU mengisyaratkan semua kawasan, termasuk lindung dan konservasi boleh eksplorasi. UU No. Mineral. ia 'ruhan Yang Maha Esa yang. Merdeka. Regulasi tersebut merupakan satu dari tiga rancangan Peraturan. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun. Pengelompokan Sumber Daya Alam Mineral Penggolongan bahan-bahan galian energi alam mineral didasari pada beberapa hal, seperti nilai strategis bahan galian terhadap suatu negara, adanya bahan galian dalam alam atau genese, penggunaan bahan galian bagi industry, adanya pengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas, serta adanya. Pertambangan batubara di Indonesia telah berlangsungselama 40 tahun lebih, sejak keluarnya UU No. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital. (Pasal 5 s. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya,. Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 2 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);. Pasal 6 Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menyatakan bahwa usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi,Aturan terkini dipertegas dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara; Posted In Regulasi Terbaru By Pengelola Posted On June 10, 2020. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan. Mengingat : 1. 04 Tahun 2009 - Pertambangan Mineral dan Batubara: UU: 11: 1967: Minerba: UU No. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). 3. nilai tambah diatur dalam pasal 102, 103,104 dan 104A UU Minerba terbaru. Menteri ESDM Ignasius Jonan. Undang -undang No. 151. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. bahan baku yang dipergunakan oleh manusia, demi 3 Abrar Saleng, “Hukum Pertambangan”, Yogyakarta. itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. Dalam UU No 3/2020 disebutkan, pemegang kontrak karya, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, atau IUP khusus produksi mineral logam dibolehkan melakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. tertentu yang sudah terisi bahan peledak dan siap untuk diledakkan. 4/2009 sedang menuai reaksi dari pelaku bisnis pertam- bangan; juga ada mayarakat yang notabene bukan pelaku pertambangan mempersoalkan beberapa peraturan dari UU tersebut. Batu Bara syarat untukmendapatkan IUP adalah harus melalui proses lelang yang diadakan. bagi lingkungan dan masyarakat, ujarnya. Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara.